Advokasi

 Penempatan Budaya sebagai Dasar Kebijakan Berbagai Sektor Pembangunan

AAI menekankan pengarusutamaan budaya melalui keterlibatan para penggerak organisasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional serta  memfasilitasi para anggota untuk  berperan dalam  proses pembuatan kebijakan publik lembaga-lembaga pemerintahan, swasta maupun organisasi kemasyarakatan. Kami berjuang untuk menjadikan budaya sebagai wawasan yang perlu dipertimbangkan. .

Pada proses perencanaan Rancangan Undang-undang Kebudayaan, AAI merupakan mitra aktif bagi Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kami mempertahankan isu strategis mengenai pengetahuan lokal dan sistem kepercayaan tradisional.

Sebagai mitra Direktorat Jenderal Kebudayaan, kami juga terlibat dalam diskusi mengenai penerapan Konvensi UNESCO tahun 2005 tentang Keragaman Ekspresi Budaya.

Terkait dengan hal tersebut, kami juga terlibat dalam riset kebijakan tentang pembangunan infrastruktur yang diadakan oleh Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, yang bekerja sama dengan para pemangku kepentingan di empat kota besar di Jawa.

Divisi Advokasi AAI mengidentifikasi beberapa isu strategis: seperti halnya disiplin ilmu lainnya, Antropologi memiliki kekuatan dan keterbatasannya. Oleh sebab itu strategi kami dalam langkah pembuatan kebijakan berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1

Mengidentifikasi isu-isu strategis dimana antropologi dapat memberi kontribusi yang signifikan.

2

Bekerjasama dengan Media Massa untuk mengangkat isu-isu penting tersebut agar menjadi perhatian umum.

3

Mempersiapkan kemampuan perencanaan bagi para praktisi dan Ilmuwan Antropologi.

4

Pendampingan dan pelayanan untuk pengembangan institusi bagi para pembuat kebijakan.